Legal Review of Unregistered Marriages Relating to Transfer of Rights to Property Obtained During Marriage for the Chinese Group
DOI:
https://doi.org/10.62383/iclehr.v2i1.45Keywords:
Chinese, Joint Property, Unregistered MarriageAbstract
According to Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, a marriage is considered valid if it is conducted according to the laws of the respective religion and beliefs. Marriage is not merely a physical union but also an emotional bond, and fundamentally follows the principle of monogamy. In the legal framework of marriage, state protection—particularly for wives and future children—can only be guaranteed if the marriage is consciously conducted in accordance with Law Number 1 of 1974, which includes the requirement that the marriage be officially registered under applicable laws and regulations.If a marriage is not registered, the state cannot provide legal protection concerning marital status, joint property, inheritance, and other rights arising from the marriage. To establish a wife’s rights, it must first be proven that a legal marriage exists between her and her husband. One legal consequence of an unregistered marriage is that neither the wife nor any children from the marriage have the right to claim support or inheritance from the husband. Islamic inheritance laws allocate shares specifically to blood relatives.Unregistered marriages—often called sirri, kiyai, or syar’i marriages—are conducted according to religious rules or customs but are not registered with the Marriage Registrar. In Chinese customary law, property acquired during marriage is influenced by a patrilineal kinship system, where the wife’s status is governed by the husband’s family law. Generally, the husband, as head of the household, controls all marital property and has absolute rights to use it without needing the wife’s consent, including in transferring joint property.
Downloads
References
L. S. Andayani, M. I. Slamet, dan I. Dwiprigitaningtias, "Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," J. Academia Praja: Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik, vol. 7, no. 1, pp. 119, 2024.
A. Armaini, Irwansyah, W. Hayati, D. Lubis, dan G. Rahmadani, "Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Kantor Notaris Di Medan," J. Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas, vol. 3, no. 2, pp. 25, 2024.
H. S. Asnawi, "Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim," Bulletin of Community Engagement, vol. 4, no. 2, pp. 533, 2024.
Fransiska dan B. E. Turisn, "Penyelesaian Pembagian Waris Masyarakat Tionghoa Yang Tidak Memiliki Akta Perkawinan Di Kota Pontianak," J. Notarius, vol. 11, no. 2, pp. 223, 2018.
M. A. Gemail, A. Borahima, dan N. Said, "Peralihan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan," Nagari Law Rev., vol. 3, no. 1, pp. 43, 2019.
P. Halim, Perceraian Atas Perkawinan Yang Dilangsungkan Menurut Hukum Adat Tionghoa Dan Akibat Hukumnya. [Online]. Available: https://media.neliti.com/media/publications/14088-ID-perceraian-atas-perkawinan-yang-dilangsungkan-menurut-hukum-adat-tionghoa-dan-ak.pdf [Accessed: Dec. 12, 2023].
Hasbullah, Analisis Hukum Tidak Dicantumkan Status Perkawinan Pada Buku Nikah Dalam Pembuatan Akta Autentik, Tesis, Prodi Kenotariatan, FH Universitas Hasanuddin, 2017, p. 16.
E. Jahwa, D. P. Siregar, M. R. Harahap, I. Mubarak, dan A. Akbar, "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia," INNOVATIVE: J. of Social Sci. Res., vol. 4, no. 1, pp. 4, 2024.
D. Karyoso, Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Sebagai Akibat Perceraian Bagi WNI Keturunan Tionghoa Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di PN Jakarta Selatan, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2008, p. 5.
R. Khusnia, Yuliati, dan H. Hadisuryo, Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya, Magister Kenotariatan, Pascasarjana FH Universitas Brawijaya, pp. 7–8.
N. Kudus, S. S. Sanib, dan H. Yusuf, "Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia," Halu Oleo Law Rev., vol. 8, no. 1, pp. 102, 2024.
B. Manan, Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan antar Orang Islam Menurut UU No.1 Tahun 1974, makalah, Seminar Nasional Mahkamah Agung RI, Hotel Redtop, 2009, p. 4.
A. Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," J. Al’Adl, vol. 7, no. 13, pp. 21, 2015.
A. Mutiara, Perkawinan Siri di Mata UU No. 1 Tahun 1974 serta Akibat Hukumnya Terhadap Isteri dan Anak, Tesis S2, Universitas Indonesia, 2008.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
B. Prasetyo, "Analisis Akibat Hukum dari Perkawinan Dibawah Tangan," J. Ilm. UNTAG Semarang, vol. 7, no. 1, pp. 140, 2018.
H. Rasyid, J. N. Matheosz, dan D. Deeng, "Kehidupan Sosial Budaya Etnis Tionghoa Di Kota Manado," J. Holistik, vol. 14, no. 4, pp. 2–3, 2021.
T. H. Telaumbanua, D. Soeikromo, dan D. Lumintang, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif," J. FH Unsrat Lex Privatum, vol. 13, no. 1, pp. 1, 2024.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
S. Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia," Al Risalah: J. Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan, vol. 11, no. 2, pp. 195, 2011.
A. Wasian, Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya: Tinjauan Hukum Islam dan UU Perkawinan, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2010, p. 179.
Yoga, A. Kusumadara, dan E. S. Kawuryan, "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia," J. Ilm. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan, vol. 3, no. 2, pp. 137, 2018.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
